• Maret 19, 2024

DPR Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Kami Saja di IKN

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Hal itu, ia sampaikan ketika rapat panja dengan pemerintah berhubungan Rancangan Undang-Undang (RUU) DKJ, di Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Awalnya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Sulit (DIM) RUU DKJ Nomor 572 berhubungan pemindahan status ibu kota ke IKN. Diktum itu menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota dikerjakan menyesuaikan kesiapan IKN.

Tetapi demikian di Jakarta ini kita juga mengontrol tentang kekhususan dan Jakarta masih ada kaitannya dengan IKN. Aku sempat berdaya judi bola resmi upaya demikian ini tadi, seandainya sekalian dibikin kekhususan bisa enggak misalkan di DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi, Parlemen,\\” kata Awiek, ketika rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Ia mengevaluasi, kesiapan IKN memerlukan waktu lama. Oleh sebab itu, ia mensupport agar Jakarta dijadikan ibu kota legislasi.

\\”Kita masukan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, sebab kan di sini enggak ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,\\” ucap Awiek.

\\”Itu masukan ya dari, ndak dalam hal-hal tertentu. Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, namun sentra kegiatannya ada di DKJ, kita lempar itu, silakan pemerintah menanggapi,\\” ucap Wakil Ketua Baleg DPR ini.

Pemerintah Tidak Sependapat
Merespons masukan tersebut, Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menghormati atas perbedaan anggapan itu. Tetapi, ia menegaskan, pemerintah tidak setuju atas masukan yang disampaikan Awiek.

\\”Tentunya dengan tetap menghormati kawan-kawan, namun izinkan pemerintah berbeda anggapan, dalam hal ini kami berdasarkan pemerintah jangan biarkan kami saja di sana (IKN), kita itu harus bersama dalam konteks negara kesatuan,\\” kata Suhajar.

Seketika Awiek malahan membeberkan, bahwa DPR tidak bermaksud ogah pindah ke IKN. Ia meminta agar DKJ bisa menjadi wilayah yang fokus pada legislasi.

Tidak membiarkan pemerintah di situ, jadi aktivitas di keparlemenan ada juga di situ, namun konsentrasinya, pusatnya di sini, di DKJ gitu,\\” kata Awiek.

Tetapi, Suhajar menekankan bahwa seluruh pihak akan pindah ke IKN. Ia membeberkan, memang pemindahan ke IKN dikerjakan secara bertahap.

\\”Pemerintah tetap berharap bahwa kita akan pindah penuh semuanya ke sana. Memang konsepnya bertahap, izin pimpinan,\\” imbuh Suhajar.